Page 244 - Demo

Informed Consent (FPIC) yang menjadi Pedoman Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) No.A13-003/PHE01000/2021-S9. Prinsip FPIC diintegrasikan dalam kebijakan dan pedoman yang diterapkan dalam lingkup PHE. Selain itu, PHE juga menyusun Standard Operating Procedure (SOP) audit untuk implementasi kebijakan HAM dan memastikan implementasi HAM pada seluruh kontrak penyedia keamanan. Pada tahun 2024, tidak ada laporan mengenai insiden HAM yang terkait hak-hak masyarakat adat. KOMITMEN TIDAK MEMPEKERJAKAN ANAK DAN KERJA PAKSA [GRI 408, 409]Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, PHE berkomitmen untuk tidak mempekerjakan anak dan tenaga kerja paksa, baik dalam perusahaan maupun mitra rantai pasok seperti pemasok, kontraktor, dan vendor. Kebijakan tersebut diterapkan dengan menggunakan regulasi nasional maupun internasional sebagai acuan, yaitu sebagai berikut: 1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan BentukBentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO tentang Penghapusan Kerja Paksa) [GRI 408, 409, 11.12.1]Untuk menetapkan target terhadap HAM, perusahaan akan terus melaksanakan sosialisasi dan pelatihan guna meningkatkan kesadaran pekerja dan pimpinan tentang pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, perusahaan juga akan secara rutin melakukan uji tuntas (due diligence) HAM berdasarkan indikator-indikator yang terdapat dalam Penilaian Risiko Bisnis dan HAM, serta menuliskan laporan HAM tahunan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan juga akan menyediakan layanan saluran pengaduan Whistle Blowing System terkait pelanggaran HAM dan memastikan penindaklanjutan yang sesuai. Untuk memperkuat komitmen terhadap HAM, aspek ini akan dimasukkan sebagai salah satu Key Performance Indicator (KPI) pada jabatan Direktur SDM & Penunjang Bisnis PHE dan Vice President Human Capital PHE, guna memastikan pencapaian yang terukur dan relevansi dengan strategi perusahaan. Dengan menetapkan target tersebut, perusahaan berkomitmen untuk memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap aspek operasionalnya.Consent (FPIC) which becomes Guideline for Management of Social and Environmental Responsibility (TJSL) No.A13-003/PHE01000/2021-S9. The FPIC principle is integrated into the policies and guidelines applied within the scope of PHE. In addition, PHE also prepares a Standard Operating Procedure (SOP) for audits to implement human rights policies and ensures the implementation of human rights in all security provider contracts. In 2024, there were no reports of human rights incidents related to indigenous peoples%u2019 rights.COMMITMENT TO NOT EMPLOYING CHILDREN AND FORCED LABOR [GRI 408, 409]As a responsible company, PHE is committed to not employing children and forced labor, both within the company and supply chain partners such as suppliers, contractors, and vendors. The policy is implemented using national and international regulations as a reference, namely as follows:1. Law No. 13 of 2003 concerning Manpower2. Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 1999 concerning Ratification of ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment3. Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2000 concerning Ratification of ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour4. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 1999 concerning Ratification of ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labor [GRI 408, 409, 11.12.1]To set targets for human rights, the company will continue to conduct socialization and training to raise awareness among workers and leaders about the importance of respecting human rights. Additionally, the company will routinely conduct human rights due diligence based on the indicators in the Business and Human Rights Risk Assessment, and prepare an annual human rights report Whistle Blowing System as a form of transparency and accountability. The company will also provide a grievance mechanism related to human rights violations and ensure proper follow-up actions. To strengthen its commitment to human rights, this aspect will be included as one of the Key Performance Indicators (KPIs) for the positions of Director of HR & Business Support at PHE and Vice President of Human Capital at PHE, to ensure measurable achievements and alignment with the company's strategy. By setting these targets, the company is committed to ensuring the protection and respect of human rights in all aspects of its operations.HULU ENERGILaporan Keberlanjutan %u2022 Sustainability Report 242