Page 441 - Demo

Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai anggota Direksi, sesuai Anggaran Dasar Perusahaan:1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir pengangkatannya pernah dinyatakan pailit, menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit, atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. 2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, pengangkatan anggota Direksi dilakukan berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, perilaku baik, dan berdedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan serta persyaratan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:Prosedur pengangkatan Direksi mengacu pada Bab IV: Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Anak Perusahaan (Pasal 38) %u2013 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan tata cara Pemberhentian Direksi mengacu pada Bab VI: Tata Cara Pemberhentian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Anak Perusahaan (Pasal 66) - Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-3/MBU/03/2023. Adapun pemberhentian Direksi dilakukan dengan ketentuan yang mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan sebagai berikut:1. Masa jabatannya berakhir;2. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 19 Pasal ini;3. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;4. Meninggal dunia; atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS berdasarkan alasan;5. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;6. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;7. Tidak lagi memenuhi persyaratan dan/atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku;8. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara;9. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;10. Terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, RUPS berwenang memberhentikan salah satu di antara mereka atau alasan lainnya yang ditetapkan oleh RUPS. Requirements for being selected and appointed as a member of the Board of Directors, according to the Company's Articles of Association:1. Those who may be appointed as members of the Board of Directors are individuals who are capable of conducting legal acts, unless within the last 5 (five) years of their appointment they have been declared bankrupt, have been a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners or a member of the Supervisory Board who has been found guilty of causing a Company or Public Corporation to be declared bankrupt, or have been convicted of committing a crime that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector.2. In addition to fulfilling the requirements as referred to above, the appointment of members of the Board of Directors is conducted based on considerations of expertise, integrity, leadership, honesty, good behavior, and high dedication to advancing and developing the Company as well as other requirements based on laws and regulations. The appointment and dismissal of a member of the Board of Directors must be conducted under the following provisions:The procedure for appointing the Board of Directors refers to Chapter IV: Procedures for Appointing Members of Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises and Subsidiaries (Article 38) - Regulation of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number Per-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. Meanwhile, the procedure for Dismissal of a Member of the Board of Directors refers to Chapter VI: Procedures for Dismissal of Members of Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises and Subsidiaries (Article 66) - Regulation of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number Per-3/MBU/03/2023.The dismissal of a member of the Board of Directors is carried out under the provisions that refer to the Company's Articles of Association as follows:1. Their term of office ended;2. Resign in accordance with the provisions of paragraph 19 of this Article;3. Loss of Indonesian citizenship;4. Died; or dismissed based on a GMS decision based on the reasons;5. Unable to fulfill its obligations as agreed in the management contract;6. Unable to conduct his duties properly;7. No longer meets the requirements and/or violates the provisions of the Articles of Association and/or applicable laws and regulations;8. Involved in actions that are detrimental to the Company and/or the State;9. Declared guilty by a court decision that has permanent legal force;10. If the circumstances as referred to in paragraph 4 of this Article occur, the GMS has the authority to dismiss one of them or for other reasons determined by the GMS.0102030405 Good Corporate Governance Tata kelola Perusahaan0607 PT Pertamina Hulu Energi 439