Page 753 - Demo

PT Pertamina Hulu Energi %u2022 Annual Report 751The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.PT PERTAMINA HULU ENERGI DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIESDaftar 5/198 ScheduleCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANKONSOLIDASIANTanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut(Disajikan dalam ribuan dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)NOTES TO THE CONSOLIDATEDFINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2023and for the Year Then Ended(Expressed in thousands of United States dollars,unless otherwise stated)45. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSIPENTING (lanjutan)45. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTSAND CONTINGENCIES (continued)e. Perkara hukum e. Legal cases i. Gugatan HukumNo. 533/Pdt.G/2019/PN.Jkt.PstPada bulan Juli 2019, Perseroan mengalamikebocoran gas bawah laut di sumur yangsedang dibor di bawah platform lepas pantaidi wilayah kerja ONWJ, yang dituduhmenyebabkan tumpahan minyak di LautJawa. Dr Hubes SH alias Candra dansejumlah penduduk di wilayah pesisir pantaisekitar mengajukan gugatan perwakilankelompok terhadap Pertamina dan PHEONWJ pada tanggal 4 September 2019,menuntut kompensasi sehubungan dengandampak dari Kebocoran Gas ONWJ yangdipersangkakan tersebut terhadap matapencaharian mereka.i. Lawsuit No. 533/Pdt.G/2019/PN.Jkt.PstIn July 2019, there was an underwater gas leak at a well being drilled underneath an offshore platform in the ONWJ block, which allegedly led to an oil spill in the Java Sea. Dr. Hubes SH alias Candra, and some residents of a nearby coastal area filed a class action lawsuit against Pertamina and PHE ONWJ on September 4, 2019, seeking compensation in relation to the alleged impact of the ONWJ Gas Leak on their livelihoods.Pengadilan Tinggi Jakarta telah menjatuhkankeputusan untuk: (i) menolak tuntutankompensasi uang dari para penduduk; dan (ii) membebaskan Pertamina dari segalatuntutan. Tidak ada perintah untuk membayar kompensasi, denda, atau penalti yangditetapkan terhadap Pertamina atau PHEONWJ sehubungan dengan Kebocoran GasONWJ.Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta jugamenyatakan bahwa PHE ONWJ telahmelakukan perbuatan melawan hukum. Akantetapi, keputusan tersebut tidak menyebutkan hukum atau peraturan mana pun yangdilanggar. Untuk melindungi Perseroan darituntutan hukum lebih lanjut sehubungandengan Kebocoran Gas ONWJ, Perseroantelah mengajukan permohonan kasasikepada Mahkamah Agung Indonesia untukmemperoleh keputusan bahwa PHE ONWJtidak melakukan perbuatan melawan hukumapa pun sehubungan dengan Kebocoran Gas ONWJ.The Jakarta High Court has issued a judgment (i) rejecting the residents' claim for monetarycompensation and (ii) releasing Pertamina from all claims. No order for compensation, fine orpenalty has been imposed against Pertamina or PHE ONWJ in connection with the ONWJ GasLeakThe judgment of the Jakarta High Court nevertheless also stated that PHE ONWJ had committed an unlawful act. However, the judgment did not identify any laws or regulations violated. To protect our Company from further lawsuits in relation to the ONWJ Gas Leak, we have filed a cassation appeal in the Supreme Court of Indonesia to obtain a judgment that PHE ONWJ did not commit any unlawful act in relation to the ONWJ Gas Leak.Pada bulan November 2022, telah terdapatputusan Kasasi dari Mahkamah Agung yangmenyatakan bahwa permohonan kasasi PHEONWJ tidak diterima kemudian pada tanggal17 Mei 2023 PHE ONWJ melalui JaksaPengacara Negara (Jamdatun) KejaksaaanAgung Republik Indonesia selaku kuasahukum dari PHE ONWJ telah menerimarelaas putusan Kasasi dari MahkamahAgung. Untuk itu PHE ONWJ telahmempertimbangkan akan melakukan upayahukum lainnya yaitu Peninjauan Kembali.In In November 2022, there was a cassation decision from The Supreme Court did not accept PHE ONWJ%u2019s cassation request. On the 17th day of May 2023, PHE ONWJ, represented by the State Prosecutor (Jamdatun) of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, in its capacity as legal counsel for PHE ONWJ, has received the summary judgment of the Supreme Court's appellate decision. Consequently, PHE ONWJ has contemplated the pursuit of another legal remedy, namely a Request for Judicial Review.