Page 751 - Demo
P. 751
PT Pertamina Hulu Energi %u2022 Annual Report 749The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.PT PERTAMINA HULU ENERGI DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIESDaftar 5/196 ScheduleCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANKONSOLIDASIANTanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut(Disajikan dalam ribuan dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)NOTES TO THE CONSOLIDATEDFINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2023and for the Year Then Ended(Expressed in thousands of United States dollars,unless otherwise stated)45. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSIPENTING (lanjutan)45. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS ANDCONTINGENCIES (continued)d. Audit Pemerintah d. Government auditAudit oleh Pemerintah Indonesia Indonesian Government AuditsSesuai dasar hukum pemeriksaan yakni(1) Peraturan Presiden No. 9 tahun 2013tentang Penyelenggaraan PengelolaanKegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;(2) Peraturan Presiden No. 95 tahun 2012tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas danFungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan GasBumi; serta (3) Keputusan Menteri Energi danSumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 3135 tahun 2012 tentang Pengalihan Tugas,Fungsi dan Organisasi dalam PelaksanaanKegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.Based on legal basis for the examination(1) Presidential Decree No. 9 of 2013 about theImplementation of Management Upstream Oil andGas; (2) Presidential Decree No. 95 of 2012 aboutTransfer of Duties and Functions of the UpstreamOil and Gas and (3) the Decision of Minister of Energy and Resources minerals of the Republic ofIndonesia No. 3135 year 2012 on Transfer ofDuties, Functions and Organization in theImplementation of Upstream Oil and Gas. Pemerintah melalui SKK Migas melakukan pengujian terkait kebijakan akuntansi dan informasi keuangan dari operator KBH yang harus sesuai dengan ketentuan KBH dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh SKK Migas. Klaim-klaim yang timbul dari audit oleh SKK Migas dan Pemerintah akan disetujui oleh operator KBH dan dicatat dalam pembukuan secara akuntansi dari KBH atau didiskusikan lebih lanjut dengan SKK Migas dan/atau Pemerintah.Government through SKK Migas perform audits related to accounting policies and financial information of PSC operators which must comply with the PSC and other terms set by SKK Migas. Claims arising from these audits are either agreed upon by the PSC operators and recorded in the PSC accounting records or discussed with SKK Migas and/or the Government.Pada tanggal 31 Januari 2023, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (%u201cBPK RI%u201d) menerbitkan Laporan BPK RI No. 4.a/AUDITAMA VII/PDTT/01/2023 terkait HasilPemeriksaan Kepatuhan atas PendapatanNegara dari Perhitungan bagi Hasil Minyak danGas Bumi Wilayah Kerja West Madura Offshore tahun 2021 sampai dengan semester I Tahun2022 pada SKK Migas, kontraktor KBH PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshoredan Instansi Terkait di DKI Jakarta dan JawaTimur yang menyatakan bahwa terdapatkekurangan hak pemegang PI lainnya. Oleh karena itu BPK RI merekomendasikan agar PHE WMO melakukan koreksi atas kekurangan hakdari pemegang PI tersebut. On January 31, 2023 Audit Board of the Republic of Indonesia (%u201cBPK RI%u201d) released BPK RI report No. 4.a/AUDITAMA VII/PDTT/01/2023 regarding theResult of Compliance Investigation on GovernmentShare from the Calculation of Oil and GasProduction Sharing of West Madura Offshore blockfor the year 2021 up to 1st semester of 2022 towards SKK Migas, PSC contractor PT Pertamina HuluEnergi West Madura Offshore and RelatedInstitutions in DKI Jakarta and East Java whichstating that there is a lack of rights of PI holders.Therefore, BPK RI recommends that PHE WMOmake corrections of such lack of rights from the PIholders.Pada tanggal 19 Juni 2023, PHE WMO telah melakukan koreksi dengan melakukan pembayaran kepada pemegang PI lainnya dengan mengacu kepada Laporan BPK RI tersebut. Pembayaran tersebut telah dicatatkan pada laporan keuangan konsolidasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.On June 19, 2023 PHE WMO made a correction through payments to others PI holders accordance to BPK RI report. Those payment have been recorded in consolidated financial statements for the year ended on December 31, 2023.

