Page 661 - Demo

PT Pertamina Hulu Energi 661 2022The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.PT PERTAMINA HULU ENERGI TBK DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES Daftar 5/222 ScheduleCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANKONSOLIDASIANTanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020serta Untuk Tahun yang Berakhir padaTanggal-Tanggal 31 Desember 2020, 2021, dan 2020(Disajikan dalam ribuan dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)NOTES TO THE CONSOLIDATEDFINANCIAL STATEMENTSAs of December 31, 2022, 2021, and 2020and For The Years Ended December 31, 2022, 2021, and 2020 (Expressed in thousands of United States dollars,unless otherwise stated)45. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PENTING (lanjutan)45. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)k. Tarif Pemanfaatan Kilang LNG Badak untuk Kontrak Penjualan Western Buyers (%u201cWBX%u201d) dan Nusantara Regas (%u201cNR%u201d) (lanjutan)k. The Utilization Tariff of Badak LNG Plant for Western Buyers (%u201cWBX%u201d) and Nusantara Regas (%u201cNR%u201d) Sales Contracts (continued)Proses negosiasi antara PHM dan Pemerintah masih terus berlangsung yang dilakukan melalui beberapa pertemuan dan korespondensi, diantaranya yang berlangsung sampai dengan 2022: (lanjutan)The negotiation process between PHM and the Government is still on going through several meetings and correspondences that was held until 2022, i.e.: (continued)- Rapat tanggal 5 Agustus 2022 antara PHM, SKK Migas, LMAN, Direktorat Jenderal Migas KESDM, dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu dalam rangka pembahasan atas penyelesaian kewajiban biaya pemanfaatan kilang LNG Badak untuk kontrak penjualan WBX dan NR.- Meeting on August 5, 2022 between PHM, SKK Migas, LMAN, Direktorat Jenderal Migas MEMR, and Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Ministry of Finance in order to discuss the settlement of Badak LNG plant for WBX and NR sales contracts. - Sebagai tindak lanjut dari Notulen Rapat 5 Agustus 2022, PHM telah menyampaikan surat kepada SKK Migas pada tanggal 10 Agustus 2022 untuk mengusulkan pembayaran secara bertahap hingga tahun 2037 beserta justifikasinya, dengan didasari terlebih dahulu pada suatu perjanjian pembayaran WBX NR. PHM juga berharap agar dengan diselesaikannya issue tersebut, DMO fee PHM dapat segera dibayarkan.- As a follow-up to the Minutes on August 5, 2022, PHM has submitted a letter to SKK Migas on August 10 to propose payment in installment until 2037 along with the consideration, based in advance on a settlement agreement. PHM also hopes that with the completion of the issue, PHM's DMO fee can be paid in due time.- Surat Menteri ESDM kepada Menteri Keuangan tanggal 31 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa dengan pertimbangan sebagai bentuk itikad baik dari PHM, dan demi menjaga keuangan PHM untuk tetap dapat melaksanakan komitmen eksploitasi demi pencapaian target lifting nasional, dan keberlangsungan investasi di hulu migas, maka mengusulkan:- Letter of the Minister of ESDM to the Minister of Finance dated August 31, 2022 which states that with consideration of good faith from PHM, and in order to maintain PHM's finances to continue to carry out exploitation commitments for the achievement of national lifting targets, and sustainability of investment in upstream oil and gas, then proposes:i) agar atas tarif pemanfaatan WBX NR dapat dilakukan pembayaran secara bertahap hingga akhir masa kontrak WK Mahakam di tahun 2037.ii) Nilai kewajiban didasarkan pada BTU Loaded NR dan WBX dikalikan dengan tarif pemanfaatan 0,22 AS$/Mmbtu.iii) Tidak terdapat sanksi administrasi, termasuk dihapuskannya tagihan denda yang telah diterbitkan sebelumnya.iv) Dituangkan dalam perjanjian pembayaran WBX-NR.v) Meminta kepada Menkeu agar DMO Fee dibayarkan untuk pencapaian target lifting.i) The utilization tariff for WBX NR can be paid in installment until the end of the Mahakam contract period in 2037.ii) The liability value is based on BTU Loaded NR and WBX multiplied by the utilization rate of 0.22 US$/Mmbtu. iii) There are no administrative sanctions, including the abolition of previously issued fines.iv) Included in the WBX-NR setllement agreement.v) Requesting the Minister of Finance to pay the DMO Fee for achieving the lifting target.