Page 644 - Demo

644 PT Pertamina Hulu Energi 2022Laporan TahunanAnnual ReportThe original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.PT PERTAMINA HULU ENERGI TBK DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES Daftar 5/205 ScheduleCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANKONSOLIDASIANTanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020serta Untuk Tahun yang Berakhir padaTanggal-Tanggal 31 Desember 2020, 2021, dan 2020(Disajikan dalam ribuan dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)NOTES TO THE CONSOLIDATEDFINANCIAL STATEMENTSAs of December 31, 2022, 2021, and 2020and For The Years Ended December 31, 2022, 2021, and 2020 (Expressed in thousands of United States dollars,unless otherwise stated)45. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PENTING (lanjutan)45. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)d. Audit pemerintah (lanjutan) d. Government audit (continued) Audit oleh Pemerintah Aljazair (PAEP)(lanjutan) Algerian Government Audits (PAEP) (continued)Manajemen berpendapat bahwa hasil audit atas Perusahaan tidak akan memiliki dampak material terhadap posisi keuangan Perusahaan dan karenanya, tidak ada penyisihan yang dicatat pada tanggal 31 Desember 2022.Management believes that settlements of the outstanding audit issues will be resolved with no significant impact on the Company%u2019s financial statements and accordingly, no provision for settlement of audit claims has been recognized as at December 31, 2022.Audit oleh Pemerintah Irak (PIREP) Iraqi Government Audits (PIREP) Terdapat perbedaan pendapatan dan piutang yang dicatat dan dilaporkan oleh Operator dengan yang diakui oleh Pemerintah Irak melalui Petroleum Contracts and Licensing Directorate (PCLD) dan State Organization for Marketing of Oil (SOMO).There were differences of revenues and receivables recorded and reported by the Operator and those recognized by the Iraqi Government through Petroleum Contracts and Licensing Directorate (PCLD) and State Organization for Marketing of Oil(SOMO).Pendapatan dan piutang ini berasal dari remuneration fee, petroleum cost dan biaya lainnya. Hingga saat ini Operator masih melakukan negosiasi untuk penyelesaian atas perbedaan ini. Pada tanggal 31 Desember 2022, nilai pengurangan cost recovery sebagai akibat adanya disputed %u00edtems yang menjadi beban PIREP adalah sebesar AS$14,3 juta (nilai penuh).Manajemen berpendapat bahwa penyelesaian atas perbedaan ini tidak akan memiliki dampak yang material terhadap laporan posisi keuangan Perusahaan dan sehingga tidak ada penyisihan yang dicatat pada tanggal 31 Desember 2022.These revenues and receivables derived from remuneration fees, petroleum costs and other expenses. The Operator is still conducting negotiation on the resolution of the differences. As of December 31, 2022, the amount of the reduction in cost recovery as a result of disputed items that shall be borne by PIREP is amounting to US$14.3 million (full amount). Management believes that the resolution of these differences will have no significant impact on the Company%u2019s financial statements and accordingly no provision has been recognized as of December 31, 2022.e. Perkara hukum e. Legal cases i. Gugatan HukumNo. 533/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst Pada bulan Juli 2019, Perseroan mengalami kebocoran gas bawah laut di sumur yang sedang dibor di bawah platform lepas pantai di wilayah kerja ONWJ, yang dituduh menyebabkan tumpahan minyak di Laut Jawa. Dr Hubes SH alias Candra dan sejumlah penduduk di wilayah pesisir pantai sekitar mengajukan gugatan perwakilan kelompok terhadap Pertamina dan PHE ONWJ pada tanggal 4 September 2019, menuntut kompensasi sehubungan dengan dampak dari Kebocoran Gas ONWJ yang dipersangkakan tersebut terhadap mata pencaharian mereka. i. Lawsuit No. 533/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst In July 2019, there was an underwater gas leak at a well being drilled underneath an offshore platform in the ONWJ block, which allegedly led to an oil spill in the Java Sea. Dr. Hubes SH alias Candra, and some residents of a nearby coastal area filed a class action lawsuit against Pertamina and PHE ONWJ on September 4, 2019, seeking compensation in relation to the alleged impact of the ONWJ Gas Leak on their livelihoods.