Page 766 - Demo

764 Laporan Tahunan %u2022 PT Pertamina Hulu EnergiLAPORAN KEUANGAN 7 FINANCIAL STATEMENTThe original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.PT PERTAMINA HULU ENERGI DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIESDaftar 5/211 ScheduleCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANKONSOLIDASIANTanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut(Disajikan dalam ribuan dolar Amerika Serikat,kecuali dinyatakan lain)NOTES TO THE CONSOLIDATEDFINANCIAL STATEMENTSAs of December 31, 2023and for the Year Then Ended(Expressed in thousands of United States dollars,unless otherwise stated)45. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PENTING (lanjutan)45. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)k. Tarif Pemanfaatan Kilang LNG Badak untuk Kontrak Penjualan Western Buyers (%u201cWBX%u201d) dan Nusantara Regas (%u201cNR%u201d)k. The Utilization Tariff of Badak LNG Plant for Western Buyers (%u201cWBX%u201d) and Nusantara Regas (%u201cNR%u201d) Sales ContractsMenteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dalam surat No. S-355/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Aktiva Kilang LNG Badak untuk Gas Bumi dari Wilayah Kerja Mahakam Pasca-2017, memberikan persetujuan kepada PHM untuk memanfaatkan kilang LNG Badak untuk pemrosesan gas dari wilayah kerja Mahakam dengan membayar tarif pemanfaatan sebesar AS$0,22/MMBTU, diluar biaya operasi dan pemeliharaan serta pengeluaran kapital (%u201cSurat S-355/2017%u201d).The Minister of Finance (%u201cMoF%u201d) through the Directorate General of State Assets, in its letter No. S-355/MK.6/2017 dated December 29, 2017 regarding the Approval of the Utilization of Stateowned Assets of Badak LNG Plant for the Gas from Mahakam Working Area Post-2017, has granted approval to PHM for utilizing the Badak LNG plant to process the gas from the Mahakam working area by paying a utilization tariff of US$0.22/MMBTU, excluding operating and maintenance cost and capital expenditures (%u201cLetter S-355/2017%u201d).Namun, Surat S-355/2017 tersebut tidak sejalan dengan persetujuan Menteri Keuangan sebelumnya dalam surat No. S-651/MK.6/2011 tentang Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset Kilang LNG Badak untuk Gas WK Mahakam tanggal 20 Oktober 2011 kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) (%u201cSurat S-651/2011%u201d), yang butir 3.a dalam surat tersebut menyatakan bahwa Menteri Keuangan menyetujui pemanfaatan aset tanpa pembebanan sewa terhadap kontraktor KBH yang masih terikat kontrak penjualan LNG (VICO, Total EP, dan Chevron), mengingat kontrak penjualan gas telah ditandatangani oleh Pemerintah dan produsen gas di masa lalu.However, Letter S-355/2017 is not in-line with the previous approval from the MoF under its letterNo. S-651/MK.6/2011 regarding Utilization and Optimization of Badak LNG Plant Asset for Mahakam working area gas dated October 20, 2011 addressed to the President Director of PT Pertamina (Persero) (\item 3.a of such letter stated that the MoF agrees that rental charges shall not be applied to the PSC contractors, who are still bound by LNG sales contracts (VICO, Total EP, and Chevron), considering that the LNG sales contracts have been signed by the Government and the gas producers in the past.Pengecualian dalam Surat S-651/2011 tersebut diberikan kepada kontraktor KBH yang kontrak penjualannya telah ditandatangani sebelum dikeluarkannya Surat S-651/2011 (termasuk kontrak penjualan WBX dan NR). Pada saat surat tersebut dikeluarkan, Pemerintah belum menetapkan kontraktor wilayah kerja Mahakam pasca-2017. Dengan mempertimbangkan penetapan kontrak wilayah kerja Mahakam saat ini yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2018, maka PHM berpendapat bahwa PHM juga berhak mendapatkan pembebasan tarif pemanfaatan karena melanjutkan suplai LNG untuk kontrak penjualan WBX (hingga tahun 2020) dan NR (hingga tahun 2022).The exemption as stated in the Letter S-651/2011 was granted to the PSC contractors who have sales contracts signed prior to the issuance of Letter S-651/2011 (including WBX & NR sales contracts). At the issuance of such letter, the Government had not decided the contractor of Mahakam working area post-2017. Considering the effective date of the current Mahakam PSC from January 1, 2018, PHM is of the opinion that PHM is also entitled to the exemption of the utilization tariffs PHM continues with the LNG supply contracts for WBX (until 2020) and NR (until 2022).Oleh karena itu, sejak dikeluarkannya Surat S-355/2017 tersebut, PHM, dengan persetujuan SKK Migas, meminta pengecualian tarif pemanfaatan kilang LNG Badak kepada Menteri Keuangan untuk kontrak penjualan WBX dan NR dengan pertimbangan sebagai berikut:As such, subsequent to the issuance of the Letter S-355/2017, PHM, with approval of SKK Migas, requested an exemption of the Badak LNG plant utilization tariff from the MoF for WBX and NR sales contracts based on the following considerations:- Kontrak penjualan WBX dan NR adalah kontrak penjualan yang ditandatangani oleh Pemerintah dan produsen gas di masa lalu, yang mana Menteri Keuangan melalui Surat No. S-651/2011 pernah memberikan pembebasan tarif untuk pemanfaatan kilang LNG Badak;- WBX and NR sales contracts are contracts that were signed by the Government and the gas producers in the past, for which the MoF through Letter No. S-651/2011 had granted tariff exemption for the utilization of the Badak LNG plant;