Page 637 - Demo

PT Pertamina Hulu Energi 637 2022The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.PT PERTAMINA HULU ENERGI TBK DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES Daftar 5/198 ScheduleCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANKONSOLIDASIANTanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020serta Untuk Tahun yang Berakhir padaTanggal-Tanggal 31 Desember 2020, 2021, dan 2020(Disajikan dalam ribuan dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)NOTES TO THE CONSOLIDATEDFINANCIAL STATEMENTSAs of December 31, 2022, 2021, and 2020and For The Years Ended December 31, 2022, 2021, and 2020 (Expressed in thousands of United States dollars,unless otherwise stated)45. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PENTING (lanjutan)45. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)b. Sewa Barang Milik Negara (%u201cBMN%u201d) (lanjutan) b. Lease of the State Owned Enterprises%u2019s Assets (continued)PEP (lanjutan) PEP (continued)Dengan dialihkannya aktivitas KKS Pertamina ke PEP, efektif mulai tanggal 17 September 2005 perjanjian sewa tersebut melibatkan PEP. Pada tanggal 12 Desember 2014, Menteri Keuangan menyampaikan surat No. S-837/MK.06/2014 kepada SKK Migas dan menyatakan bahwa biaya sewa BMN diperlakukan sebagai biaya operasi PEP yang dapat dikembalikan.With the transfer of Pertamina%u2019s PSC activities to PEP, effective starting September 17, 2005, the lease agreement involved PEP. On December 12, 2014, the Minister of Finance submitted letter No. S-837/MK.06/2014 to SKK Migas and states that the BMN lease fee is treated as a cost recovery of PEP. Sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Keuangan tersebut, Kepala SKK Migas menerbitkan Surat No. SRT 1294/SKKO0000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 dan menyampaikan bahwa pada dasarnya SKK Migas dapat menyetujui pembebanan sewa BMN sebagai biaya operasi (cost recovery) sepanjang aset tersebut digunakan dalam operasi hulu minyak dan gas PEP. Atas dasar hasil inventarisasi aset BMN eks Pertamina yang telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan melalui Surat Direktur Utama Pertamina No. 194/C00000/2011-S0 tanggal 29 Maret 2011, SKK Migas berpendapat bahwa dasar pengenaan sewa yang seharusnya adalah Rp6.630.929 juta (nilai revaluasi) (nilai penuh) yaitu aset kategori equipment, bangunan dan aset lainnya yang saat ini digunakan oleh PEP. SKK Migas kemudian menghitung kembali kewajiban dengan dasar pengenaan sewa tersebut menggunakan metode yang sama dengan Kementerian Keuangan dan menyatakan bahwa kewajiban sewa yang seharusnya adalah Rp2.227.578 juta (nilai penuh)untuk mulai periode tahun 2003 hingga 30 Juni2014.As a follow up to the Minister of Finance%u2019s letter, the Head of SKK Migas issued letter No. SRT-1294/SKKO0000/2014/S4 dated December 30, 2014 and said that basically SKK Migas can approve the imposition of BMN leases as an operating cost (cost recovery) as long as these assets are used in the upstream oil and gas operations of PEP. As the result of the stocktaking of BMN ex Pertamina%u2019s assets that have been reported to the Minister of Finance through a letter from the President Director of Pertamina No. 194/C00000/2011-S0 dated March 29, 2011, SKK Migas stated that the basis for leasing should be Rp6,630,929 million (revaluation value) (full amount), for assets, equipment, buildings and other assets that currently uses by PEP. SKK Migas recalculated the liabilities on the basis of the lease use the same method as the Ministry of Finance and stated the lease liabilities that should be paid is Rp2,227,578 million (full amount) for the starting period 2003 to June 30, 2014.Menindaklanjuti surat SKK Migas tersebut, Pertamina melakukan pembayaran sewa sebesar nilai yang telah disetujui sebagai cost recoveryoleh SKK Migas melalui mekanisme memperhitungkan kewajiban Pemerintah kepada Pertamina (offsetting). Manajemen berpendapat bahwa perjanjian kontraktual sehubungan dengan BMN yang digunakan harus dicatat sebagai sewa pembiayaan.Following up on SKK Migas letter, Pertamina paid the lease based on the amounts agreed to be cost recovered by SKK Migas through an offsetting mechanism against amounts due from the Government to Pertamina. Management has concluded that the contractual arrangement with respect to the BMN leasing arrangement should be accounted for as a finance lease.