Page 856 - Demo

Laporan Tahunan %u2022 Annual Report 854HULU ENERGIThe original consolidated financial statement included hereinare in Indonesian language.PT PERTAMINA HULU ENERGI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIESDaftar 5/190 ScheduleCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANKONSOLIDASIAN (lanjutan)Tanggal 31 Desember 2024 dan untukTahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,Kecuali Dinyatakan Lain)NOTES TO THE CONSOLIDATEDFINANCIAL STATEMENT (continued)As of December 31, 2024 andfor the Year Then Ended(Expressed in Thousands of United States Dollars,Unless Otherwise Stated)45.PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSIPENTING (lanjutan)45. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS ANDCONTINGENCIES (continued)b. Sewa Barang Milik Negara (%u201cBMN%u201d) (lanjutan) b. Lease of the State Owned Enterprises%u2019s Assets(continued)PEP (lanjutan) PEP (continued)Dengan dialihkannya aktivitas KKS Pertamina kePEP, efektif mulai tanggal 17 September 2005perjanjian sewa tersebut melibatkan PEP. Padatanggal 12 Desember 2014, Menteri Keuanganmenyampaikan surat No. S-837/MK.06/2014kepada SKK Migas dan menyatakan bahwa biayasewa BMN diperlakukan sebagai biaya operasiPEP yang dapat dikembalikan.With the transfer of Pertamina%u2019s PSC activities toPEP, effective starting September 17, 2005, thelease agreement involved PEP. OnDecember 12, 2014, the Minister of Financesubmitted letter No. S-837/MK.06/2014 toSKK Migas and states that the BMN lease fee istreated as a cost recovery of PEP.Sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Keuangantersebut, Kepala SKK Migas menerbitkan SuratNo. SRT 1294/SKKO0000/2014/S4 tanggal30 Desember 2014 dan menyampaikan bahwapada dasarnya SKK Migas dapat menyetujuipembebanan sewa BMN sebagai biaya operasi(cost recovery) sepanjang aset tersebut digunakandalam operasi hulu minyak dan gas PEP. Atasdasar hasil inventarisasi aset BMN eks Pertaminayang telah dilaporkan kepada Menteri Keuanganmelalui Surat Direktur Utama PertaminaNo. 194/C00000/2011-S0 tanggal 29 Maret 2011,SKK Migas berpendapat bahwa dasar pengenaansewa yang seharusnya adalah Rp6.630.929 juta(nilai revaluasi) (nilai penuh) yaitu aset kategoriequipment, bangunan dan aset lainnya yang saatini digunakan oleh PEP. SKK Migas kemudianmenghitung kembali kewajiban dengan dasarpengenaan sewa tersebut menggunakan metodeyang sama dengan Kementerian Keuangan danmenyatakan bahwa kewajiban sewa yangseharusnya adalah Rp2.227.578 juta (nilai penuh)untuk mulai periode tahun 2003 hingga30 Juni 2014.As a follow up to the Minister of Finance%u2019s letter, theHead of SKK Migas issued letterNo. SRT-1294/SKKO0000/2014/S4 datedDecember 30, 2014 and said that basically SKKMigas can approve the imposition of BMN leases asan operating cost (cost recovery) as long as theseassets are used in the upstream oil and gasoperations of PEP. As the result of the stocktakingof BMN ex Pertamina%u2019s assets that have beenreported to the Minister of Finance through a letterfrom the President Director of PertaminaNo. 194/C00000/2011-S0 dated March 29, 2011,SKK Migas stated that the basis for leasing shouldbe Rp6,630,929 million (revaluation value)(full amount), for assets, equipment, buildings andother assets that currently uses by PEP. SKK Migasrecalculated the liabilities on the basis of the leaseuse the same method as the Ministry of Finance andstated the lease liabilities that should be paid isRp2,227,578 million (full amount) for the startingperiod 2003 to June 30, 2014.Menindaklanjuti surat SKK Migas tersebut,Pertamina melakukan pembayaran sewa sebesarnilai yang telah disetujui sebagai cost recoveryoleh SKK Migas melalui mekanismememperhitungkan kewajiban Pemerintah kepadaPertamina (offsetting). Manajemen berpendapatbahwa perjanjian kontraktual sehubungan denganBMN yang digunakan harus dicatat sebagai sewapembiayaan.Following up on SKK Migas letter, Pertamina paidthe lease based on the amounts agreed to be costrecovered by SKK Migas through an offsettingmechanism against amounts due from theGovernment to Pertamina. Management hasconcluded that the contractual arrangement withrespect to the BMN leasing arrangement should beaccounted for as a finance lease.