Page 499 - Demo

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Investasi & Manajemen Risiko Tahun 2024Selama tahun 2024, Komite Investasi & Manajemen Risiko telah menerbitkan laporan kegiatan pengawasan baik triwulan maupun tahunan yang mencakup hasil penelaahan terhadap pengelolaan Investasi, Divestasi, dan Manajemen Risiko kegiatan operasi dan produksi yang ditindaklanjuti dengan usulan rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi. Kebijakan Remunerasi bagi Komite Investasi & Manajemen Risiko Kebijakan pemberian remunerasi bagi Komite Audit sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kpts-012/DK-PHE/2024-S0 tanggal 2 September 2024 tentang Tata Kelola Organisasi dan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Dewan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi.KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASIKomite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kpts-006/DKPHE/2024-S0 tanggal 25 Maret 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Pertamina Hulu Energi. Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk untuk membantu dan bertanggung jawab kepada Komisaris Utama PHE dalam rangka memperkuat pengawasan tata kelola Perusahaan serta memastikan penerapan dan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di lingkup Subholding Upstream. Piagam Komite Tata Kelola TerintegrasiDewan Komisaris telah menetapkan Piagam atau Pedoman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kpts-006/DK-PHE/2024-S0 tanggal 25 Maret 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Pertamina Hulu Energi. Piagam tersebut memuat informasi mengenai visi, misi, struktur organisasi, kualifikasi, tanggung jawab dan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, ketentuan rapat, serta masa tugas atau masa jabatan. Masa Jabatan Komite Tata Kelola TerintegrasiMasa jabatan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Apabila anggota Komisaris menjadi Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perusahaan, maka Ketua Komite digantikan oleh Komisaris Independen lainnya. Apabila masa jabatan sebagai Dewan Komisaris berakhir, maka berakhir pula masa Jabatan sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi. Report on the Implementation of the Duties of the Investment & Risk Management Committee in 2024During 2024, the Investment & Risk Management Committee has published quarterly and annual supervisory activity reports which include the results of the review of Investment, Divestment, and Risk Management management of operational and production activities which are followed up with recommendations submitted by the Board of Commissioners to the Board of Directors.Remuneration Policy for Investment & Risk Management CommitteeThe remuneration policy for the Audit Committee is In accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 of 2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, and the Decree of the Board of Commissioners Number Kpts012/DK-PHE/2024-S0 dated September 2, 2024, concerning the Governance of Organization and Human Resources within the Board of Commissioners of PT Pertamina Hulu Energi.INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEEIntegrated Governance Committee was formed referring to the Decree of the Board of Commissioners No. Kpts-006/DK-PHE/2024-S0 dated March 25, 2024 concerning the Establishment and Appointment of Members of the Integrated Governance Committee of PT Pertamina Hulu Energi. The Integrated Governance Committee was formed to assist and be responsible to the President Commissioner of PHE in order to strengthen the supervision of the Company's governance and ensure the implementation and implementation of Integrated Governance within the Upstream Subholding.Charter of the Integrated Governance Committee The Board of Commissioners has established a Charter or Work Guidelines of the Integrated Governance Committee by virtue of Decree of the Board of Commissioners No. Kpts-006/DKPHE/2024-S0 dated March 25, 2024 on the Establishment and Appointment of Members of the Integrated Governance Committee of PT Pertamina Hulu Energi. The charter contains information regarding the vision, mission, organizational structure, qualifications, responsibilities and duties, authority, rights and obligations, meeting provisions, and term of office. Term of office of the Integrated Governance CommitteeThe term of office of members of the Integrated Governance Committee shall not exceed the term of office of the Board of Commissioners and may be reappointed for only one (1) subsequent period. If a Commissioner who serves as the Chair of the Integrated Governance Committee resigns before the end of their term as Company Commissioner, the Chair of the Committee shall be replaced by another Independent Commissioner. Upon the expiration of the term as a member of the Board of Commissioners, the term of office as a member of the Integrated Governance Committee shall also end.0102030405 Good Corporate Governance Tata kelola Perusahaan0607 PT Pertamina Hulu Energi 497